A. DEMOKRASI DAN ASAS UNIVERSAL ISLAM1

Demokrasi sebenarnya berasal dari akar kata yunani Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dari penggalan makna etimologis yang bersumber dari simiotika yunani kuno ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah satu pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat[1]. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau yang sering kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara melalui peran sertanya dalam menentukan pemimpin dan wakil parlemen.

Sistem demokrasi pertama kali dimunculkan pada abad 5 SM. Negara yang pertama kali menggunakan sistem ini adalah negara Athena kuno yang dulu masih berbentuk polis (negara kota). Dalam beberapa catatan kuno dikatakan bahwa sistem demokrasi di Athena dahulu dihadirkan untuk mengimbangi sistem di negara kota lainnya yaitu Sparta yang saat itu menggunakan sistem Oligarkhi.[2]

Meskipun pada mulanya banyak sekali perbedaan pendapat tentang demokrasi apakah ia sebuah ideolgi belaka ataukah ia sebuah sistem. Namun menurut hemat penulis demokrasi lebih dekat untuk dikatakan sebuah sistem. Meskipun pada dasarnya semua sistem yang ada di dalam dunia ini awalnya pasti merupakan sebuah ideologi yang kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah sistem karena kebutuhannya untuk direalisasikan dalam kehidupan. Demokrasipun seperti itu, dari awal kemunculannya yang diusung oleh Periscles pada zaman yunani kuno hingga abad 18 M demokrasi bermetamorfosa dari sistem yang sederhana menjadi sebuah sistem yang lengkap dan komplek seperti yang saat ini banyak digunakan di negara-negara barat.

B. PERJALANAN POLITIK ISLAM

Masa kejayaan islam dapat dipetakan mulai dari awal masa saat islam masih dipimpin oleh nabi Muhammad Saw (1 hijriah/622 masehi). Meskipun masa pemerintahan nabi belum dapat dipastikan nama ataupun bentuk sistem pemerintahan yang digunakan pada saat itu. Hal itu dikarenakan belum adanya epistema tentang sistem pemerintahan politik yang kokoh kala itu. Sehingga ini membuat banyak pakar politik dan pemikir islam berhipotesa ria mengenai bentuk yang sebenarnya digunakan pada zaman nabi dulu.

Ada yang berpendapat bahwa sistem pada zaman nabi dulu lebih dekat dengan gaya teokrasi atau bahkan semi monarki. Ada pula pemikir yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan zaman nabi lebih bercorak demokrasi. Hal ini mungkin sangat wajar jika dilihat dari prasyarat-prasyarat demokrasi yang pada saat itu sudah dapat dipenuhi oleh pemerintahan nabi. Seperti terpenuhinya keadilan sosial, terjaminnya hak asasi manusia, hak berpendapat, hak beragama, ditambah dengan sistem yang amat masyhur digunakan sebagai metode pengambilan keputusan kala itu yang langsung bersumber dari teks primer al qur’an “wa amruhum syura bainahum” (surat al syura: 38).[3] Setelah mangkatnya Nabi Muhammad Saw tampuh kepemimpinan islam dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Proses peralihan kekuasaan dari nabi kepada Abu Bakar pun semakin menguatkan hipotesa bahwa sistem kala itu jauh dari diktator. Berawal dari perkumpulan di Saqifah Bani Sa’idah yang diadakan oleh sekelompok sahabat kaum ansor untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka. Namun setelah kedatangan Abu Bakar, Umar, serta sebagian sahabat kaum muhajirin mereka berkumpul kembali dan melakukan musyawarah yang akhirnya menghasilakn keputusan untuk membaiat Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasul.[4]

Usai pembaiatan Abu Bakar kemudian memberikan sambuatan kepada masyarakat dan sahabat-sahabat yang saat itu hadir ” wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantaramu maka jikalau aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutlah aku, tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah! Orang yang kamu pandang kuat, aku pandang lemah, hingga aku dapat mengambil hak dari padanya, sedang orang yang kamu anggap lemah aku pandang kuat, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat padaku selama aku taat kepada allah dan rasul-Nya, tapi bilamana aku tiada mentaati allah dan rasul-Nya kamu tak perlu mentaatiku.”Dr. Musthafa al-Syak’ah mengatakan bahwa Sambutan kenegaraan pertama yang sekaligus sebagai pidato politik Abu Bakar setelah pembaiatan tersebut merupakan bukti betapa islam pasca zaman nabi sangat menjunjung tinggi semangat demokrasi.[5] Setelah memimpin pemerintahan islam selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tiga hari Abu Bakar akhirnya meninggal dunia pada usianya yang ke enam puluh tiga tahun.

Sebelum wafat, dalam keadaan sakit Abu Bakar sempat mengumpulkan para ulama’ (ahl al-hilli wa al-‘aqdi) dan sebagian sahabat[6] untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menerima tampuh kekuasaan setelahnya. Dalam musyawarah tersebut para sahabat sepakat untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar.

Namun proses peralihan kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar juga menggunakan sistem yang agak berbeda dengan sebelumnya. Abu Bakar memberikan wasiat (al-‘ahdu) yang isinya mengangkat Umar menjadi khalifah. Bahkan sebelum wafat Abu Bakar sempat mengumpulkan masyarakat di sebuah masjid dan mengumumkan hasil keputusan musyawarah sebelumnya.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan mengapa Abu Bakar harus ikut campur dengan proses peralihan kekuasaan tersebut? Dan mengapa khalifah seakan-akan sudah ditetapkan sebelum Abu Bakar wafat kemudian Abu Bakar sendiri yang mengangkat Umar sebagai khalifah penggantinya. Hal ini membuat sebagian kalangan menaruh curiga akan motif Abu Bakar.

Dr. Ramadhan Buthi menukilkan pendapat Imam al-Thabari, Ibnu Jauzi, serta Ibnu Katsir tentang modus Abu Bakar melakukan istikhlaf (peralihan kekuasaan) sebelum beliau wafat. Alasan Abu Bakar mengangkat Umar sebelum ia wafat adalah karena Abu Bakar menghawatirkan umat islam akan bercerai berai dan berselisih pendapat karena permasalahan siapa yang harus memimpin umat islam setelahnya.[7] Mungkin Abu Bakar belajar dari pengalaman sebelumnya saat peralihan kekuasaan dari nabi kepada dirinya. Dan dengan mengangkat atau mewasiatkan seseorang yang akan menggantikan posisinya maka setidaknya umat islam akan terhindar dari perpecahan yang sebelumnya hampir terjadi.

Kemudian disusul dengan peralihan setelahnya yaitu dari khalifah Umar kepada khalifah Utsman bin ‘Affan. Pada peralihan ini pun Umar menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda dari sistem-sistem sebelumnya. Umar mengangkat enam orang yang disebutnya sebagai ahl-syura.diantaranya yaitu utsman ibn affan, ali ibn abi thalib, talhah, zubair ibnu ‘awwam, Abdurrahman ibnu ‘auf dan sa’ad ibnu abi waqqash.[8] Keenam orang tersebut kemudian bermusyawarah dan akhirnya menetapkan salah satu dari mereka untuk menggantikan Umar sebagai khalifah. Mereka menepatkan Utsman sebagai khalifah.

Perjalanan politik pada masa Utsman sebenarnya juga penuh dengan gejolak. Kebijakan politik yang saat itu dilakukan Utsman dalam menetapkan nama-nama wazir dan pejabat negara membuat geram pihak-pihak yang berseberangan politik dengannya. Hal itu pula yang menyebabkan seorang keturunan yahudi pengikut Ali bernama Abdullah bin Saba’ menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Utsman dan mendukung Ali menjadi khalifah.

Setelah Utsman terbunuh sahabat ansor dan muhajirin tidak menunda lama-lama pemerintahan islam tanpa khalifah. Mereka sepakat membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan. Pada saat itu mayoritas sahabat dan ulama’ sepakat atas pembaiatan tersebut kecuali Mu’awiyah yang pada saat pemerintahan Utsman menjadi gubernur di daerah Syam.[9] Dari sini pun tercium ketidaksenangan kelompok Utsman terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib.

Puncak kekhalifan pada masa khulafa Rashidin berahir di tangan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali inilah sentimen golongan mulai muncul yang diawali dengan fitnah al-kubra. Berawal dari perang siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian dengan cerita yang sangat panjang bahkan pasukan Ali hampir berhasil membunuh Muawiyah namun urung terjadi karena ada salah seorang sahabat yang mengangkat mushaf dan meminta arbritasi kepada pihak Ali.

Mengenai Arbritasi ini banyak sekali varian pendapat dari para pemikir dan ulama’. Ada anggapan bahwa pihak Muawiyah menipu kubu Ali dan memanfaatkan arbritasi itu untuk melengserkan khalifah Ali dari kekuasaannya. Dan dengan kecerdikan diplomasi Amr bin Ash (perwakilan kubu Muawiyah) akhirnya kubu Ali dipaksa memberikan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah.

Dari sekelumit perjalan politik masa al-Khulafa al-Rashidin ini kita dapat menyimpulkan bahwa selama masa nabi sampai Ali bin Abi Thalib sistem peralihan kekuasaan menggunkan sistem syura atau bahkan sangat identik dengan sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Mubarok Jaih, Sejarah Peradaban Islam, bandung, pustaka bani quraisy, 2005

Syalabi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Jakarta, pustaka alhusna, 1983

Hanif barobo, dari islam menuju demokrasi, http://hanif.wordpress.com, 2008/04/08.

*) ditulis oleh kelompok V untuk memenuhi tugas mata kuliyah

Sejarah Peradaban Islam

Nama Nim

Nuris Sa’adatus S : 084 071 367

Wiwin Nur wahyuningsih : 084 071 321


[1]. Aminah Sayyid Hajaj. Al-Dimukratiyah (majalah al-Ahram), hal 194

[2]. Dr. Muhammad Mamduh Ali Muhammad al-Arabi. Al-Ahlaq wa al-Siyasah. Haiah Ammah al-Misriyah, hal 55

[3]. Dr.Musthofa Syak’ah, Islam Bila Madzahib. Dar al Misyriyah al Lubnaniyah hal 54.

[4]. Dr. Ali Ahmad al-Salusi, Ma’a al-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah fi al-Ushul wa al-Furu’. Dar al-Taqwa, hal 29

[5]. Ibid.

[6]. Diantara sahabat yang ikut dalam musyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin ‘Auf, Utsman bin Affan, Said bin Zaid, Usaid bin Hudhair, dan beberapa sahabat kaum Ansor and Muhajirin. Ibid

[7]. Opcit, hal 353. lihat Tarikh Thabari, juz 3 hal 343, al-BIdayah wa al-NIhayah, juz 6 hal 343, Tarikh al-Khulafa’ li al-Shuyuthi, hal 67

[8]. Keenam orang yang dipilih oleh Umar adalah Utsman bin ‘Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Said bin Abi Waqos, Abdurrahman bin Auf. Selain keenam orang tersebut Umar juga memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menjadi penasehat dalam forum musyawarah tersebut.

[9]. Dr. Raghib al-Sarjani. Al-Tarikh al-Islami. Muassasah al-Iqra’, hal 161